DPRD Kampar Desak Pemkab Segera Atasi Krisis Stok Obat di RSUD Bangkinang
KAMPAR, RAVA NEWS
DPRD Kabupaten Kampar mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar untuk segera mengambil langkah cepat dalam mengatasi persoalan ketersediaan obat di RSUD Bangkinang. Anggota Komisi II DPRD Kampar, Ropii Siregar, menegaskan bahwa semangat program “Kampar Dihati” jangan sampai tercoreng akibat terganggunya pelayanan kesehatan masyarakat.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Ropii usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kampar bersama manajemen RSUD Bangkinang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar di ruang rapat Komisi II DPRD Kampar, Senin (18/5/2026).
Anggaran Minim, Hanya Cukup Hingga Juli
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD Kampar mendapati data bahwa pagu belanja obat RSUD Bangkinang tahun anggaran 2026 sebesar Rp6,7 miliar saat ini sudah menipis. Sebagian besar anggaran telah terserap dan kini hanya menyisakan sekitar Rp2 miliar.
Sementara itu, kebutuhan belanja obat rumah sakit diperkirakan mencapai Rp1 miliar setiap bulannya. Dengan kondisi tersebut, sisa anggaran yang ada diprediksi hanya mampu memenuhi kebutuhan operasional hingga Juli 2026.
“Pelayanan rumah sakit jangan sampai terganggu karena persoalan stok obat. Ini harus segera diselesaikan sebelum berdampak kepada masyarakat,” ujar Ropii.
DPRD Usulkan Pergeseran Anggaran dan Evaluasi Total
Sebagai Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kampar, Ropii menilai persoalan ini harus segera diantisipasi karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. DPRD Kampar menyarankan agar pemerintah daerah menyiapkan langkah taktis, termasuk kemungkinan melakukan pergeseran anggaran sebelum APBD Perubahan disahkan.
“Jangan sampai masyarakat yang datang berobat justru kesulitan mendapatkan obat karena persoalan anggaran. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.
Selain solusi jangka pendek, DPRD Kampar juga meminta adanya evaluasi total terhadap sistem perencanaan anggaran kesehatan di Kabupaten Kampar. Ropii menilai kebutuhan obat rumah sakit wajib dihitung berdasarkan kebutuhan riil di lapangan agar krisis serupa tidak terus berulang setiap tahun.
“Perencanaan harus lebih matang. Jangan sampai rumah sakit setiap tahun menghadapi ancaman kekurangan obat karena pagu anggaran yang tidak sesuai kebutuhan riil,” tegas Ropii.
Komitmen Mengawal Pelayanan Kesehatan
Sebagai kader PDI Perjuangan—partai pengusung pemerintahan Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Misharti—Ropii menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal jalannya visi “Kampar Dihati”, di mana sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utamanya.
“PDI Perjuangan bersama pemerintah daerah tentu ingin memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan baik. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena keterlambatan penanganan persoalan obat,” tuturnya.
DPRD Kampar memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga ditemukan solusi konkret, demi menjamin pelayanan di RSUD Bangkinang tetap optimal dan masyarakat mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara maksimal.
“Kesehatan masyarakat adalah prioritas. Karena itu persoalan ini harus segera dicarikan solusi bersama,” pungkasnya.****(Red).
Posting Komentar